Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Senin,
16 Juli 2018
Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Rahmani dan Marganti

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1807/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
13 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Yayasan Mandala Waluya, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. La Ode Saafi, DAP&E, M.Sc, H.Ec

Kuasa Pemohon:
Hamalin, S.H., M.Pd

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1806/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
12 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. PT. Baraventura Pratama, yang dalam hal ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur; 2. Zainal Abidinsyah Siregar 3. Erwin Sutanto

Kuasa Pemohon:
Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1805/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
11 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum dan Dianul Hayezi, S.E. sebagai Sekretaris Jenderal

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1804/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
10 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Persatuan Indonesia

Kuasa Pemohon:
Christophorus Taufik, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Drs. H. M. Yusuf Kalla

Kuasa Pihak Terkait:
Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
APPP Nomor :
1803/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)

Pihak Terkait :
(Permohonan Pihak Terkait)
 
Selasa,
10 Juli 2018
Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sutrisno Nugroho

Kuasa Pemohon:
Ristan BP Simbolon, S.H., dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1802/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
10 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Helmi Kamal Lubis

Kuasa Pemohon:
Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1801/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
06 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Dandy

Kuasa Pemohon:
Iwan Gunawan, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1800/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
03 Juli 2018
Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; dan (ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pemohon:
Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar. sebagai Ketua Umum

Kuasa Pemohon:
Ridha Sjartina, dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1799/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
03 Juli 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., dan Rudi Heryandi Nasution, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1798/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
02 Juli 2018
Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zico Leonard Djagardo Simajuntak dan William Aditya Sarana

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1797/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
29 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1796/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
28 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1795/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
25 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. 2. Hermawanto, S.H. 3. Herwanto, S.H., M.H. 4. Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, S.H. 5. Firly Noviansyah, S.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1794/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
21 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, S.E.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1793/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
21 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nugroho Prasetyo

Kuasa Pemohon:
Heriyanto, S.H., M.H.

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1792/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
13 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Muhammad Busyro Muqoddas; 2. Muhammad Chatib Basri; 3. Faisal Batubara; 4. Hadar Nafis Gumay; 5. Bambang Widjojanto; 6. Rocky Gerung; 7. Robertus Robet; 8. Angga Dwimas; 9. Feri Amsari; 10. Hasan; 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; 12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini

Kuasa Pemohon:
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1791/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
08 Juni 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni

Kuasa Pemohon:
Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, dkk

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1790/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
25 Mei 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sabela

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1789/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
23 Mei 2018
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sabela

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
tidak ada
APPP Nomor :
1788/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)
 

1 2 3 4 ... 50